•     Ibu Dian. SH, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara memberikan arahan pada pembukaan Acara Pertemuan Bantuan UPPKS Melalui Penyelenggaraan Pendampingan/magang bagi para Kader/anggota Kelompok UPPKS di 3 (tiga) Kabupaten/Kota sebagai Pilot Project

    Bantuan UPPKS Melalui Penyelenggaraan Pendampingan/magang bagi para Kader/anggota Kelompok UPPKS di 3 (tiga) Kabupaten/Kota sebagai Pilot Project

    • 27 November 2018 - 15:56:19 WIB |
    • 699 kali dibaca

    Medan, 26 November 2018

                 Dalam era pembangunan saat ini, Pemerintah telah berupaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat  antara lain Laju Pertumbuhan Penduduk yang meningkat, pemakaian alat kontrasepsi yang rendah, perekonomian masyarakat yang rendah dan lain-lain. Upaya yang dilakukan dengan melalui berbagai Kebijakan untuk menggerakkan Ekonomi Mikro dan Kecil di masyarakat. Untuk mengatasi masalah dimaksud, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan Era Perdagangan Bebas, Harga-harga yang menjulang  menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya, Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita hadapi. Pada saat ini, kondisi Rupiah yang sedang melemah terhadap nilai Dolar Rupiah,  yang seringkali oleh para spekulan dan pelaku perdagangan bebas, dimanfaatkan dan dijadikan Issue untuk meningkatkan Harga Barang-barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, yang akhirnya dampaknya dirasakan oleh masyarakat dan keluarga.  Belum lagi dengan adanya diskriminasi terhadap kelompok mikro di tengah-tengah masyarakat , yang mengakibatkan kondisi mereka semakin terpuruk dan terperangkap dalam kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka. Oleh karena itu,  dengan kondisi perekonomian  kita saat ini, perlu ditempuh langkah strategis untuk mengantisipasi  berbagai  masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga.

               Apabila kita membahas masalah perekonomian mikro, yang terbayang adalah perekonomian yang melibatkan masyarakat kecil dengan modal yang kecil dan pemasaran produk dan modal yang sangat terbatas. Ekonomi mikro berkaitan alokasi dan effisiensi sumber daya pasar. Perekonomian semacam ini mendominasi perekonomian di negara berkembang, negara kita termasuk salah satunya.  Demikian juga di Provinsi Sumatera Utara, perekonomian kita ditopang oleh perekonomian mikro, di dalamnya termasuk kelompok UPPKS. Pada saat ini kelompok UPPKS tersaingi oleh perkembangan bisnis, dan kewirausahaan makro, yang kebijakannya semakin membuat Usaha Kelompok Kecil dan Mikro semakin terpuruk. Padahal Ekonomi Kecil dan Mikro masih mendominasi perekonomian masyarakat terutama di Pedesaan dan Kota-kota kecil. Untuk itulah perlu adanya peran Pemerintah dalam peningkatan, penguatan dan pemberdayaan masyarakat Ekonomi Mikro agar dapat lebih bersaing dengan pihak lainnya. Menumbukembangkan kemandirian Kelompok UPPKS adalah tujuan pokok dari Pemberdayaan Kelompok UPPKS dengan berbagai program antara lain  mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, Pembangunan sistem Industri Kecil, Kerajinan Rakyat, Pemanfaatan sistem Industri Kecil, Kerajinan Kerakyatan dan Sumber Daya Alam, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui pelatihan dan bimbingan Pemerintah dan berbagai pihak lainnya.

    Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, dr. Ria Nofida Telaumbanua, M.Kes pada kegiatan ”Bantuan  UPPKS melalui penyelenggaraan/pemdampingan bagi para kader/anggota kelompok UPPKS di 3 (tiga) Kabupaten/Kota sebagai Pilot Project”. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu:

    -    Kabupaten Tapanuli Selatan (Tanggal 15 November 2018)

    -    Kabupaten Langkat (Tanggal 4 Desember 2018)

    -    Kabupaten Dairi (Tanggal 13 Desember 2018)

                    Sebanyak 70 (tujuh puluh) orang peserta masing-masing dari 3(tiga) kabupaten/kota tersebut dengan komponen peserta yang terdiri dari Koordinator PLKB, pengurus/kader/anggota kelompok UPPKS, OPD Terkait, OPD Dinas PPKB, Camat/Unsur Kecamatan, dan Kepala Desa.

                  Nara Sumber pada kegiatan ini berasal dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNIMED yaitu Dr. Kustoro Budiarta, ME dengan judul materi  “Pemberdayaan Kelompok UPPKS untuk peningkatan ekonomi keluarga dan Pembentukkan Andalan Kelompok UPPKS (AKU) di Kabupaten/Kota”.  Kemudian Nara Sumber selanjutnya adalah dari Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan, Mara Tinggi SAP, MM dengan judul “Peranan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui dana Desa untuk Penguatan Kelompok UPPKS”. Demikian juga untuk Kabupaten Langkat dan Dairi, Nara Sumbernya juga dari unsur yang sama. Diharapkan materi yang disampaikan oleh Nara Sumber harus diambil manfaat penting yang bisa diimplementasikan oleh kelompok UPPKS masing-masing, sehingga kelompok dapat menentukan formulasi solusi dan strategi yang tepat untuyk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.


    posted by admin