• Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Hotel Grand Antares, Jl. Sisingamangaraja , Tanggal 12 Maret 2019

    • 15 Maret 2019 - 09:48:35 WIB |
    • 64 kali dibaca

    Keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari Indikator Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Sumatera Utara berada pada angka 70,57 lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 70,81 yang menempatkan Sumatera Utara berada pada peringkat ke-10, setelah Provinsi NAD. Ada 4 (empat) permasalahan kependudukan di Sumatera Utara, yaitu kuantitas penduduk yang tinggi, kualitas yang rendah, persebaran yang tidak proporsional dan administrasi kependudukan yang belum tertib. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan konsep yang penting dalam rangka memposisikan penduduk dalam pembangunan, untuk dapat menyelesaikan permasalahan kependudukan. Pemerintah pusat telah menekankan pentingnya aspek pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan oleh Provinsi dan Kab/Kota melalui integrasi kependudukan ke dalam dokumen perencanaan : RPJMD, Renstra dan RKPD masing-masing Kabupaten/Kota.

     

    Tujuan Pelaksanaan ini adalah meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan materi yang disampaikan adalah;

     

    - Pencapaian indikator program kkbpk provinsi dan kabupaten/ kota di provinsi sumatera utara

    - Sasaran dan target urusan pengendalian penduduk pada rancangan rpjmn 2019 - 2024

    - Sasaran dan target urusan pengendalian penduduk pada rancangan rpjmd provinsi sumatera utara 2018 - 2023

    - Peluang dan tantangan provinsi sumatera utara dan kabupaten/ kota dalam mencapai bonus demografi

    - Evaluasi gdpk di provinsi sumatera utara

    - Arah kebijakan pemerintah pada pembangunan kampung kb

    - Tata laksana kegiatan bedah rumah di kampung kb

     

     

    Dalam penyampaian arahan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya aspek pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan oleh daerah, provinsi dan kab/kota melalui integrasi indikator pengendalian penduduk dan KB yang terdapat dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan : RPJMD, Renstra dan RKPD Kabupaten/ Kota. GDPK adalah pedoman arah pembangunan kependudukan untuk mempercepat   Provinsi sumatera utara memetik bonus demografi.  Berdasarkan proyeksi yang dilaksanakan oleh Bappenas dan BPS, Provinsi Sumatera Utara diprediksi  tidak mendapat Bonus Demografi sampai dengan tahun 2035. Jika kita melihat kondisi Kabupaten/ Kota, kita dapat melihat betapa variatifnya kejadian Bonus Demografi di Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara. Beliau sangat mengharapkan komitmen kita untuk mengendalikan kelahiran, dan menumbuhkan dunia usaha yang dapat menampung tenaga kerja sehingga penduduk usia produktif tidak meninggalkan kampung halamannya.

     

    Permasalahan kependudukan yang terjadi saat ini sangatlah membutuhkan sinergisitas dan komitmen kita untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang, sehingga daerah kita mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk dan kesejahteraan keluarga.

     

     Dalam pertemuan ini, hadir para peserta antara lain : 

    - 66 orang peserta Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) orang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, 1 (satu) orang kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten/Kota.

    - 15 orang peserta Provinsi

     

     

    Diharapkan dengan hadirnya Bappeda pada pertemuan ini, aspek urusan pengendalian penduduk mendapat perhatian dan dukungan dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan di Kabupaten/Kota.

     


    posted by admin