Konsolidasi Petugas Bidan KB Di Faskes Kab/Kota

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB

Melalui Peningkatan Kemampuan Tenaga Bidan Faskes Kab/Kota yang Melakukan Jejaring Dengan BPJS Kesehatan

 

       Masih tingginya Total Fertility Rate (TFR) dan masih rendahnya kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah kesertaan ber-KB. Tantangan dan permasalahan dalam Program Keluarga Berencana antara lain dalam mendata dan meningkatkan klasifikasi fasilitas kesehatan penyedia pelayanan KB, meningkatkan sertifikasi dan kompetensi pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi tenaga bidan, permasalahan retensi pelayanan KB MKJP pasca pelatihan, meningkatkan efektifitas distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), bidan yang terlatih belum berjejaring dengan fasilitas kesehatan tingkat primer, dan masih terjadi multi persepsi sistem klaim antar tenaga kesehatan, verifikator RS dan verifikator BPJS Kesehatan dalam pelayanan KB, serta meningkatkan jumlah faskes penyedia pelayanan KB yang bekerjasama dengan BPJS.

 

       Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, dr. Ria Nofida Telaumbanua, M.Kes pada pembukaan Konsolidasi dan Pemantapan Pelayanan KB di Faskes Tingkat Primer (Puskesmas dan Klinik) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu:

-    Kab. Labuhan Batu Selatan pada tanggal 17 Juli 2018

-    Kab. Langkat tanggal 14 Agustus 2018

-    Kab. Deli Serdang pada tanggal 06 September 2018

-    Kab. Tapanuli Selatan pada tanggal 13 September 2018.

 

         Konsolidasi Petugas Bidan KB di Faskes Kab/Kota yang mengambil tema “Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui peningkatan kemampuan tenaga bidan di faskes tingkat primer” diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan KB di lapangan dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta memberikan kontribusi bagi peningkatan akses dan mutu pelayanan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Utara.

 

      Sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta masing-masing disetiap kegiatan dari 4 (empat) kabupaten/kota dengan salah satu kriteria yaitu Bidan Koordinator Puskesmas, Bidan Puskesmas atau Klinik yang sudah pernah dilatih CTU (Contraseptive Technology Update) IUD dan Implant. Bidan yang sudah pernah melayani MKJP IUD dan Implant serta stakeholder terkait. Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari kabupaten/kota serta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten/Kota.   -L. Utari-